undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. C. undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. b. Meskipun mandat Undang-undang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. 3. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-2. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Konsep pemilahan sampah yang diatur dalam Undang-undang. 47 ayat Undang-tJndang Nomor 18 Tahun 2008 d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah DAFTAR ISI Pertambahan Penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8 Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Suranto, S. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, masih sedikit produsen yang mengelola dan mendaur ulang sampah sasetnya. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 18 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2008 Tempat Penetapan JakartaNOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah d. 2. 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 10360010 (2016) pembuangan sampah secara sembarangan (analisis perbandingan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan fikih lingkungan). Asas dan Tujuan; b. Dasar hukum pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk ganun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pengelolaan Sampah. kualitatif yang melakukan peninjauan terhadap pemilahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Sementara itu, terjadinya ketidakseimbangan antara buangan (sampah yang dihasilkan), pengangkutan, dan pengelolaan secara umum menjadikan permasalahan ini menjadi kian kompleks khususnya di kota-kota besar di Indonesia. 1. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. 3 Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: a. tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. 1Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat: (1) Setiap orang dilarang: a. BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah (Pasal 5 – Pasal 10). 2) Sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah. BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah (Pasal 5 – Pasal 10). . Sanksi pidana bagi pelaku yang buang sampah sembarangan. 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan bahwa sampah adalah sisa dari hasil kegiatan manusia sehari-hari dan dari proses alam yang berbentuk padat dan cair (limbah). UMUM : Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. U. 2, Desember 2020 P-ISSN:2337-7542 E-ISSN:2615-6709 107Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Bentuk. 2. Pemerintah Republik Indonesia, 2012. ABSTRAK Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Pengelolaan Sampah Pengertian tentang pengelolaan sampah menurut undang-undang No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. BAB V Perizinan (Pasal 17 – Pasal 18). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang. Mengingat : 1. BAB X LARANGAN Pasal 29 (1) Setiap orang dilarang: a. 2, LD. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bakar Sampah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah, Ada Sanksinya. Volume 0 Nomor 0 - Bulan 1111 - p ISSN 2301-878X - e ISSN 2541- 2973. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang ( end of pipe ) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan. com - Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sudah sangat jelas di pasal 29 ayat 1 butir g berbunyi "Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan tekniks pengelolaan sampah" Pada pasal 12 ayat 1 disebut juga. Mengolah Sampah Jadi Uang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dihasilkan manusia dari setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas sederhana seperti mengkonsumsi makanan hingga aktivitas. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. H. 3. 3 likes, 1 comments - pituku. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga • PP 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari. Larangan membuang sampah di jalan. 18 tahun 2008 sumber sampah didefinisikan sebagai asal timbulan sampah. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. 3 Pengertian pengelolaan dan penanganan sampah Menurut Undang Undang - nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penganan sampah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Undang -Undang Nomor 12 Tahu n 1950 tentangb. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan , pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya agar pengelolaan sampah elektronik dapat dilakukan sesuai dengan standar. 2. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan. bahwa sampah di laut menyebabkan terjadinya. KETENTUAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA Sumber Foto: alpensteel. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3 . SNI 19-2454. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 132); 14. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5 sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan. Peraturan Walikota Pasuruan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 8. Departemen Kesehatan RI. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,. 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Adapun pengurangan sampah meliputi aktivitas untuk membatasi produksi sampah, pendaur ulangan sampah, dan/atau pengunaan kembali sampah. PP. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. id) - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DËNGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA DELI SERDANG, : jellis dan yang ini dengan teknik. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, TambahanABSTRAK: Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU. Tugas dan Wewenang Pemerintahan; c. daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun total. Penetapan Peraturan. b. 2. BAB II Azas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Hal ini menyebabkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, dipandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. Pengurangan sampah yang dimaksud adalah pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. . 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. bahwa. E. Sampah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang. H. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa. NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,. Alih-alih mengoptimalkan alokasi anggaran untuk solusi jangka panjang seperti Zero Waste, dana ini malah diinvestasikan untuk teknologi kotor yang tidak berkelanjutan dan. PENGELOLAAN SAMPAH . Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi. Tabel 1. Dasar hukum Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2. Mengingat : 1. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20091. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69 ); 4. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 11 – Pasal 16). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, masih sedikit produsen yang mengelola dan mendaur ulang sampah sasetnya. pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. ABSTRAK: a. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah spesifik terdiri atas: sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. [2] Pasal 13 UU 32/2009. E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 8. Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 6. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. 1. a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomorsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran,. Pasal 47 ayat (2) Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat di Bali mengacu pada dasar hukum sebagai berikut: 1. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti -. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 6. 18 Negara Rcpublik 1945; 7 1956. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 10. Peraturan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20094. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Menimbang: a. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan. Pengelolaan Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008), adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah18. 3. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara. 3. Untuk itu pengolahan sampah harus diperhatikan, salah satu caranya dengan daur ulang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . -1- LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 254 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI. Menurut UU No.